Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

The Rupiah, the Market, and the State’s Failure of Policy Communication

By: Hanter Oriko Siregar -

 

Minister of Finance: Purbaya Yudhi Düsseldorf

The The decline of Rp 17,000 per US dollar does not only reflect fragility economic fundamentals or increasing global geopolitical pressures. It is also reveals the failure of the state to manage market expectations through credibility, Legally based policy communication. In the modern financial system, Exchange rate stability is not only shaped by macroeconomic indicators, but also by confidence in the coherence and consistency of the country's message.

Markets Operating on perception, law operates on certainty

The The Minister of Finance's Emphasis on the Highest Composite Stock Price Index (JCI) as proof of the upcoming dollar inflows highlights a fundamental weakness: equalizing stock market performance with guaranteed monetary stability. Economically, correlation is far from automatic. However, legally, the problem runs deeper.

In legal framework of financial markets, the state bears implicit obligations to communicate policies in an accurate, proportionate and not misleading. When senior officials reduce complex exchange rate pressures to "It's only a matter of time" narrative, the state risks creating information asymmetry, which in turn triggers volatility rather than dampening it.

Markets do not punish bad data; They condemn unclear policy directions.

Fiscal Deficits and Credibility Issues, Not Numbers

Public The debate often centers on whether the 2.92 percent budget deficit remains "legally safe." Formally, it is. But from a legal point of view of public policy, The real problem is not a numerical threshold but the absence of a coherent fiscal narrative.

When the deficit widened, spending became more expansive, and growth targets remained The state must provide a clear legal-economic justification: the way towards fiscal consolidation, existing risk management instruments, and Adjustment load allocation between countries and markets. Lack Such articulation opens up room for speculation—the space the market desires institutionally designed to fill.

From From this perspective, the weakening of the rupiah is a market sanction for weakness policy arguments, not just external shocks.

Geopolitics Tension as a Policy Alibi

Global Geopolitical pressure is real. Yet repeatedly positioning them as the main The explanation of the weakening of the Rupiah risks turning it into a policy alibi. In administrative law, constant invocation of external factors without A meaningful recalibration of domestic policies could be an abuse Justification—a factually valid reason used to obscure internal flaws.

A A country governed by the rule of law demands more than just global recognition risk. This requires a measurable response, testable policies, and institutions actions that are consistent with the legal mandate. When stimulus measures fail to recover belief, the problem lies not in the tool itself, but in the architecture policy design.

The The State as a Guardian of Trust

In the contemporary financial system, the state is not just a regulator; it is a guard trust. Trust is built through consistent, institutional statements alignment, and disciplined risk communication.

When fiscal authorities, monetary institutions, and political actors speak in A different tone, the market responds in the most rational way available: retreat to safe-haven assets. Under the logic of the law of the market, such behavior completely legitimate and predictable.

The The Rupiah and the Responsibility of the State Narrative

The The current weakness of the rupiah reflects the country's inability to manage policies narrative as a form of non-formal legal instrument. Exchange rate stability is not guaranteed solely through market intervention or fiscal stimulus, but through clarity messaging, argumentative discipline, and institutional coherence.

Sebagai selama negara berbicara dengan banyak suara dan menggantikan optimisme untuk Kepastian hukum dan kebijakan, pasar akan terus menguji rupiah. Dan di Tes itu, hukum pasar selalu bergerak lebih cepat daripada pemerintah klarifikasi.

Read more: Purbaya buka suara soal rupiah anjlok ke level Rp 16.925 per dolar AS

Location: Jakarta, Indonesia. Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 9, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more