Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

‎Menimbang Delik Formil dan Materil dalam Penipuan dan Penggelapan

By: Hanter Oriko Siregar -

JAKARTA, H OS LAW FIRM - Dalam praktik penegakan hukum pidana, dua pasal yang paling sering tumpang tindih dalam penerapannya adalah Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Keduanya sama-sama berkaitan dengan penguasaan barang milik orang lain dan sama-sama menimbulkan kerugian bagi korban. Namun secara yuridis, kedua pasal ini berdiri di atas fondasi delik yang berbeda—satu bersifat formil, sementara yang lain bersifat materil.

Perbedaan ini bukan sekadar teori dalam literatur hukum pidana, melainkan menentukan bagaimana aparat penegak hukum mengkualifikasi suatu perbuatan, serta bagaimana hakim menilai unsur kesalahan, niat, dan akibat dari tindak pidana tersebut.

Penggelapan: Delik Formil yang Berporos pada Tindakan

Pasal 372 KUHP menentukan:

"Whoever deliberately and unlawfully possesses the property of something which wholly or partly belongs to another person, but which is in his power not due to a crime, is threatened by embelement"

Delik penggelapan merupakan delik formil, sebab tindak pidana dianggap telah selesai ketika perbuatan "memiliki secara melawan hukum" dilakukan, tanpa harus menunggu akibat berupa kerugian nyata.

Secara normatif, inti larangan dalam penggelapan adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan. Barang yang dikuasai pelaku semula berada dalam kekuasaannya secara sah—misalnya karena hubungan kerja, titipan, atau pinjaman—namun kemudian dimiliki secara melawan hukum. Pada saat itulah delik dianggap sempurna.

Dalam praktik, hal ini sering terjadi dalam hubungan perdata yang berujung pidana: misalnya karyawan yang membawa kabur uang perusahaan, atau seseorang yang tidak mengembalikan barang titipan. Oleh karena delik ini formil, maka perbuatan itu sendiri sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tanpa harus dibuktikan ada akibat material yang ditimbulkan.

Fraud: Material Delik Depends on Consequences

Berbeda dengan penggelapan, Pasal 378 KUHP mengatur:

"Whosoever with the intention of unlawfully benefiting himself or others, by using a false name or false dignity, by deceit, or a series of lies, induces another person to hand over an item, give a debt, or write off a receivable..."

Penipuan merupakan delik materil, karena unsur terpentingnya bukan hanya pada tindakan tipu muslihat, melainkan juga pada akibat dari perbuatan itu. Keliling ini baru sempurna ketika korban benar-benar tertipu dan menyerahkan barang atau haknya—hal tersebut menyebabkan kerugian.

Jika belum ada penyerahan barang, belum ada akibat yang dilarang oleh hukum, sehingga belum bisa dikatakan terjadi penipuan. Inilah yang membedakan penipuan dari penggelapan: yang satu menciptakan akibat melalui kebohongan, sedangkan yang lain mengubah status penguasaan menjadi melawan hukum.

Essential Differences and Implications of Law Enforcement

‎Aspek [eos]Penggelapan (Pasal 372 KUHP) Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Aspek

Pasal 372 KUHP

Pasal 378 KUHP

Jenis Delik

Formil

Materi

Fokus Utama

Perbuatan dilakukan dengan cara "Melawan Hukum"

Akibat Berupa tertipunya korban dan penyerahan barang

Asal Mula Barang

Sudah berada dalam kekuasaan pelaku secara sah

Belum dikuasai, diperoleh melalui tipu daya

Titik Moral

Pengkhianatan terhadap kepercayaan

Manipulasi terhadap kehendak orang lain

Perbedaan ini memiliki konsekuensi serius dalam praktik hukum. Kesalahan dalam menilai apakah suatu perkara termasuk penggelapan atau penipuan dapat berakibat pada error in persona pasal dan salah penerapan hukum (error in application of law).

‎Sebagai contoh, dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung—seperti Putusan MA No. 1800 K/Pid/2012—ditegaskan bahwa “apabila barang sudah berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, namun kemudian dikuasai secara melawan hukum, maka perbuatan itu termasuk penggelapan, bukan penipuan”.

‎Memahami Jiwa di Balik Pasal

‎Memahami perbedaan antara delik formil dan materil bukan sekadar persoalan akademik, tetapi persoalan keadilan substantif. Delik formil seperti penggelapan menekankan pelanggaran terhadap kepercayaan, sementara delik materil seperti penipuan menitikberatkan pada kerugian akibat kebohongan.

‎Kedua Pasal tersebut mengandung dimensi moral yang berbeda; yang satu lahir dari pengkhianatan, yang lain dari manipulasi. Namun keduanya sama-sama menguji integritas dan kecermatan penegak hukum dalam menegakkan kebenaran secara proporsional.

‎Dengan demikian, membedakan dua delik ini bukan sekadar urusan pasal, melainkan bagian dari membangun kepastian hukum yang berkeadilan, di mana setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat, cara, dan akibatnya secara proporsional.

Location: Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more