Posts

Showing posts with the label Politik

Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment
Read more

Kematian Anak SD Dari NTT—Dilihat Dari Kaca Mata Hanna Arendt

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kematian seorang anak SD yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena sering dianggap sebagai tragedi personal, musibah keluarga, atau sekadar akibat kemiskinan. Padahal, jika kita mau berpikir lebih jujur, peristiwa ini adalah kejadian politik dalam arti paling mendasar. Ia lahir dari keputusan-keputusan bersama, dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa empati, dan dari sikap diam banyak orang yang merasa urusan ini bukan tanggung jawabnya. Banyak orang berkata, “Ah, saya tidak mau ikut-ikut politik.” Politik dianggap kotor, ribut, dan melelahkan. Namun seperti dikatakan Bertolt Brecht, orang yang buta politik justru paling berbahaya. Sebab harga beras, biaya sekolah, ketersediaan layanan kesehatan, hingga nasib anak-anak miskin bukan ditentukan oleh niat baik semata, melainkan oleh kebijakan, anggaran, dan prioritas politik. Ketika seorang anak merasa hidupnya tak berharga hanya karena ia tak sanggup membeli alat tulis, itu bu...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 9, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia
Read more

Bahaya Diam di Tengah Politik – Belajar dari Arendt dan Kant

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
  JAKARTA, INDONESIA - Banyak orang sering berkata, “ Ah, saya tidak mau ikut-ikut politik .” Padahal, kata Bertolt Brecht, orang yang buta politik justru paling berbahaya. Harga beras, ongkos rumah, obat di apotek, bahkan nasib anak-anak—semua ditentukan oleh politik. Diam bukan berarti netral, diam justru memberi ruang bagi politisi busuk untuk berkuasa. Hannah Arendt, seorang filsuf besar abad ke-20, pernah membaca Kant dengan cara yang mengejutkan. Ia melihat politik tersembunyi dalam bukunya Kritik atas Daya Putusan. Menurutnya, cara kita berkata “ini indah” atau “itu jelek” mirip dengan cara kita menilai “benar” dan “salah” dalam politik. Menilai sesuatu bukan sekadar soal selera pribadi, tapi juga kemampuan membayangkan orang lain akan menilai hal yang sama. Politik, dengan demikian, butuh imajinasi dan keberanian untuk membuat putusan. Contoh tragis datang dari Adolf Eichmann, birokrat Nazi yang mengatur deportasi orang Yahudi ke kamp konsentrasi. Arendt menyebutnya ...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Jl. Swadaya I No.8 6, RT.5/RW.4, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640, Indonesia
Read more

Politik, Sensus Communis, dan Bahaya Tidak Berpikir

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, INDONESIA – Di Erasmus Huis, Jumat 19 September 2025, Dr. Fitzerald K. Sitorus menyampaikan kuliah umum bertajuk “ Politik, Sensus Communis, dan Ketidakberpikiran: Arendt Membaca Kant ”. Acara ini digelar untuk memperingati 50 tahun wafatnya Hannah Arendt, filsuf politik yang dikenal kritis terhadap totalitarianisme. Politik dan Sensus Communis Hannah Arendt melihat politik bukan sekadar soal teknis kekuasaan. Politik adalah ruang hidup bersama. Karena itu, ia mengaitkan gagasan Kant tentang sensus communis—kemampuan menempatkan diri pada sudut pandang orang lain—sebagai fondasi politik. Kant dalam Kritik atas Daya Putusan menulis: “Menilai sesuatu sebagai indah berarti mengklaim persetujuan semua orang, meski tanpa aturan yang baku.” Bagi Arendt, hal ini berlaku juga dalam politik: menilai benar atau salah selalu menuntut kemampuan membayangkan bagaimana orang lain akan menilainya. Ketidakberpikiran dan Banalitas Kejahatan Dalam bukunya Eichmann in Jerusalem, Arendt memperk...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia
Read more

Mengapa Indonesia Membutuhkan Lulusan Universitas sebagai Presiden

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
Jakarta, Indonesia - Di Sistem konstitusional Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak tokoh seremonial—mereka adalah inti dari kekuasaan eksekutif, yang tertinggi pembuat kebijakan, dan pembuat keputusan strategis. Tugas mereka mencakup kebijakan nasional perencanaan, diplomasi internasional, kepemimpinan militer, dan mengarahkan perkembangan bangsa di bidang hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Meskipun ini sangat besar tanggung jawab, persyaratan calon presiden saat ini tetap minimal: ijazah sekolah menengah atas atau yang setara. Di dunia saat ini, di mana kompleksitas tata kelola menuntut pemikiran multidimensi, pendidikan yang rendah ambang batas tidak lagi memadai. Seruan untuk menaikkan pendidikan minimum kualifikasi ke gelar sarjana (S-1) tidak elitis—itu penting. Kompetensi Harus Dilembagakan, Tidak Diasumsikan Menjalankan negara seperti Indonesia—anggota G20 dengan lebih dari 280 juta orang—bukanlah tugas untuk Amatir. Ini menuntut pemimpin yang mampu b...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Jl. Swadaya I No.8 6, RT.5/RW.4, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640, Indonesia
Read more

Demokrasi dalam Bahaya: Ketika Partai Politik Mengkhianati Tanggung Jawabnya

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
FIRMA HUKUM H OS Pengacara di Hukum – Jakarta, INDONESIA Jakarta, Indonesia - Dalam sistem demokrasi, partai politik bukan sekadar kendaraan kekuasaan, tetapi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan kepemimpinan yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun hari ini, realitas politik Indonesia memperlihatkan kemunduran serius. Alih-alih menjadi instrumen pendidikan politik dan kaderisasi pemimpin, partai-partai justru menjelma menjadi agensi selebritas, menjual panggung kekuasaan kepada yang terkenal, bukan kepada yang kompeten. Fenomena ini tidak lagi bersifat kasuistik, tetapi sudah menjadi pola. Popularitas di media sosial kini lebih penting ketimbang kapasitas intelektual dan visi kebangsaan. Permainan kata-kata moral Skandal tidak menjadi hambatan selama elektabilitas masih tinggi. Yang terbaru dan mencolok, pengakuan artis Aurelia Moeremans di media sosial bahwa dirinya ditawari pencalonan oleh sebuah partai politik, lengkap den...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Indonesia
Read more

Pendidikan Tinggi, Syarat Minimal Calon Pemimpin Negara

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
  H OS LAW FIRM Attorneys at Law – Jakarta, INDONESIA JAKARTA, INDONESIA -  Dalam sebuah negara demokrasi, memilih pemimpin bukan semata soal elektabilitas atau popularitas. Lebih dari itu, pemimpin adalah simbol kapasitas, komitmen, dan kecakapan untuk membawa negara melangkah maju menghadapi berbagai tantangan zaman. Salah satu aspek mendasar yang patut dipertimbangkan adalah syarat pendidikan tinggi bagi calon presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Sayangnya, hingga hari ini, Indonesia belum menetapkan pendidikan tinggi sebagai syarat minimal konstitusional bagi calon pemimpin nasional. Hal ini patut dikritisi, mengingat tanggung jawab seorang presiden dan pejabat negara sangat kompleks: merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis, memimpin diplomasi internasional, menyusun hukum, dan mengelola sistem pemerintahan yang melibatkan jutaan rakyat dan triliunan anggaran negara. Syarat Pendidikan Minimal SMA bagi Capres, Cawapres, Cakada, dan Anggota Dewan Masih Rel...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia
Read more

A President with Only a High School Diploma? It’s Time to Raise the Bar

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM -   Under current Indonesian law, the minimum educational requirement for presidential and vice-presidential candidates is only a high school diploma (or its equivalent). This provision, as laid out in the a quo Article currently under constitutional review in Case No. 154/PUU-XXIII/2025, is not only outdated—it contradicts the spirit of the Constitution and jeopardizes the public’s constitutional right to competent national leadership. In a rapidly evolving global landscape, where the responsibilities of a head of state are more complex than ever, such a minimal educational standard is clearly inadequate. It not only undermines public trust in leadership, but also opens the door to unqualified individuals occupying the most strategic positions in the nation. The Modern Presidency Demands More The 21st century has ushered in unprecedented challenges: from global economic instability, digital disruption, and climate change, to shifting geopolitical al...
Post a Comment
Location: Jakarta, Indonesia. Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia
Read more