Alam Ibu Kehidupan dan Peringatan dari Bencana Sumatera, Aceh dan Sumbar

JAKARTA, H OS LAW FIRM — Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir menyisakan duka yang mendalam bagi masyarakat. Rumah-rumah hanyut, jalan dan jembatan terputus, fasilitas umum rusak, dan banyak warga terpaksa mengungsi. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa bencana ini kemungkinan besar tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang dalam jangka panjang telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Pernyataan ini penting untuk direnungkan, bukan untuk mencari siapa yang bersalah, tetapi untuk memahami bahwa kerusakan ekologis adalah proses panjang yang pada akhirnya menghadirkan bencana yang kita rasakan saat ini.

Jika kita melihat lebih dekat peristiwa di lapangan, kerusakan yang terjadi begitu nyata. Di Aceh, banjir dan longsor terjadi di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Nagan Raya yang mencatat lebih dari 14.000 warga terdampak. Rumah-rumah rusak, jalan terputus, dan banyak keluarga harus dievakuasi. Di Sumatera Utara, kawasan Tapanuli Tengah mengalami dampak besar. Banjir bandang menyapu permukiman, menelan korban jiwa, dan memutus akses ke berbagai desa. Sementara itu, di Sumatera Barat, bencana meluas ke sedikitnya 13 wilayah, mulai dari Padang Pariaman, Tanah Datar, Bukittinggi, Agam, hingga Pasaman Barat. Kerusakan tidak hanya terjadi pada pemukiman warga, tetapi juga pada fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan jembatan yang menghubungkan daerah-daerah penting.

Serangkaian bencana tersebut mengingatkan kita bahwa peristiwa ini bukan semata-mata fenomena alam. Ada campur tangan manusia melalui eksploitasi lingkungan yang berlebihan, yang memperlemah fungsi-fungsi ekologis di banyak kawasan. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga air banyak yang digunduli. Bukit-bukit kehilangan vegetasi alaminya. Sungai-sungai yang dulu jernih dan tenang kini cepat meluap karena hilangnya perlindungan di daerah hulu. Akibatnya, ketika hujan deras turun, air tidak lagi dapat disimpan oleh tanah dan pohon, tetapi langsung turun dengan kekuatan besar yang menghancurkan apa pun di hadapannya.

Dalam pandangan banyak filsafat lingkungan, alam adalah mother of life atau ibu dari kehidupan. Pandangan ini sebenarnya sejalan dengan kearifan masyarakat Papua yang sejak lama memandang hutan sebagai ibu yang memberikan kehidupan. Bagi masyarakat Papua, hutan memberi makan, menyediakan air, bahan untuk obat-obatan, hingga tempat tinggal. Hutan bukan sekadar hamparan pohon, melainkan sumber kehidupan yang memiliki kedudukan seperti ibu sendiri. Karena itu, merusak hutan berarti merusak ibu yang telah merawat kita. Dalam cara pandang ini, sangat masuk akal apabila kerusakan lingkungan berujung pada bencana, sebab kita sedang menyaksikan akibat dari melukai ibu kehidupan.

Cara pandang seperti ini seharusnya menjadi dasar bagi kita semua dalam menilai dan merespons bencana yang sedang terjadi. Pembangunan dan aktivitas ekonomi memang penting, tetapi keduanya tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keseimbangan alam. Jika lingkungan terus dieksploitasi tanpa pertimbangan ekologis, maka kerusakan akan semakin besar dan risiko bencana akan semakin sering terjadi. Kita sudah melihat akibatnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pertanyaannya kini adalah: apakah kita ingin bencana serupa terus terulang di masa depan?

Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan perubahan cara berpikir dan bertindak. Pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan tata ruang, izin penebangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan pertambangan tanpa izin harus dilakukan dengan tegas. Namun, tanggung jawab menjaga alam bukan hanya pada pemerintah. Masyarakat juga harus membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi memahami bahwa kelestarian alam menentukan kelangsungan hidup kita sendiri.

Kita dapat belajar dari berbagai kearifan lokal, termasuk dari masyarakat Papua, yang selama ratusan tahun hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. Mereka mengambil dari alam secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu menjaga keseimbangan. Prinsip-prinsip sederhana seperti ini dapat menjadi pedoman moral bagi kita yang selama ini terbiasa melihat alam sebagai objek yang bisa dimanfaatkan tanpa batas.

Bencana di Sumatera seharusnya menjadi titik balik bagi kita semua. Alam telah memberikan peringatan yang sangat jelas. Jika kita terus mengabaikan sinyal ini, maka bencana demi bencana akan datang lebih sering dan lebih berat dari sebelumnya. Namun, jika kita mampu mengambil pelajaran dari peristiwa ini—dengan memperlakukan alam sebagai ibu kehidupan yang harus dirawat—maka kita membuka peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Menjaga alam berarti menjaga diri sendiri. Merawat hutan berarti merawat masa depan. Dan menghargai keseimbangan ekologis berarti menghargai kehidupan itu sendiri. Semoga tragedi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya menjadi berita yang cepat berlalu, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun kesadaran baru: bahwa alam yang kita rawat hari ini adalah perlindungan bagi generasi yang akan datang.