Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

The Impact of the Iran Conflict on Indonesia’s Economy

By: Hanter Oriko Siregar -

JAKARTA, H OS LAW FIRM — Conflict in the Middle East, particularly involving Iran, once again shows how global conditions can quickly affect Indonesia’s economy. For some people, such conflicts may feel distant from everyday life. However, in reality, the impact can be felt directly—especially through rising prices of basic necessities and increasing economic instability. Two major effects that need attention are the rise in global oil prices and the potential outflow of foreign capital from Indonesia.

One of the most immediate impacts is the increase in oil prices. The Middle East is a central hub of global oil production, and key routes such as the Strait of Hormuz serve as major channels for oil transportation. When conflict occurs in the region, oil supply can be disrupted, causing global oil prices to rise. For Indonesia, which still relies on oil imports, this situation becomes a serious issue.

When global oil prices increase, the impact does not stop at the energy sector. Transportation costs also rise as fuel becomes more expensive. This, in turn, affects the cost of distributing goods, from food to other daily necessities. Ultimately, people have to pay more for various needs. This is why rising oil prices are felt directly in daily life, even though the root cause lies in conflicts abroad.

In facing this situation, the government is in a difficult position. There are two main policy options, each with its own consequences. The first is to raise fuel prices to match market levels. However, this can burden the public, especially low-income groups, as their purchasing power declines due to higher living costs.

Baca juga: Keadilan Tidak Berhenti di Palu Hakim: Urgensi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

The second option is to maintain fuel prices through subsidies. This keeps fuel affordable for the public, but it increases the burden on the state budget. If subsidies become too large, funds that could be allocated for other sectors—such as education or healthcare—may instead be used to cover energy costs. Therefore, the government must act very carefully in making decisions.

Rising oil prices can also trigger inflation, a condition where the prices of goods and services increase in general. Inflation occurs because production and distribution costs rise. As prices go up, people must spend more money to meet the same needs. If this is not accompanied by increased income, it can reduce overall welfare.

In addition to oil price issues, there is another significant threat: the outflow of foreign capital from Indonesia. In times of global uncertainty, investors tend to move their funds to safer destinations. Developing countries like Indonesia are often seen as riskier compared to developed nations. As a result, during global conflicts, investors may withdraw their investments.

Baca juga: Implementasi Putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

This capital outflow can affect the rupiah exchange rate. If many investors sell rupiah-denominated assets and convert them into other currencies, the rupiah may weaken. A weaker rupiah makes imported goods more expensive, adding further pressure on society—especially for products that still depend on imports, such as fuel, industrial raw materials, and technology goods.

Another impact is the rising cost of borrowing for both the government and businesses. When investors perceive higher risks, they demand higher returns. As a result, interest rates may increase, potentially slowing economic growth as businesses become more cautious about expanding or investing.

On the other hand, global uncertainty can also cause investors to delay investment plans, particularly in the energy sector. Although high oil prices might seem beneficial, they do not always bring positive outcomes. Investments in oil and gas require large capital and long-term commitments. If global conditions remain unstable, investors tend to wait for clearer situations before committing funds. Consequently, the development of Indonesia’s energy sector may be hindered.

Baca juga: Hakim sebagai Saksi? Bahaya "Pengamatan Hakim" dalam Pembuktian Pidana

Considering these impacts, Indonesia needs to take more strategic steps. Short-term policies such as subsidies or price controls alone are not sufficient. The government must strengthen national energy resilience, for example by reducing dependence on imported oil. One way to achieve this is by developing alternative energy sources, such as renewable energy—including solar, wind, and bioenergy.

In addition, maintaining overall economic stability is crucial. Cooperation between the government and the central bank is essential to control inflation and stabilize the rupiah. Fiscal and monetary policies must be well-balanced to minimize the effects of global volatility.

Amid this uncertainty, the role of society is also important. People need to be more prudent in managing their finances, especially when prices begin to rise. Reducing unnecessary expenses and using energy more efficiently are small but meaningful steps to cope with difficult conditions.

Baca Juga:Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia

Ultimately, the conflict involving Iran serves as a reminder that Indonesia remains vulnerable to global changes. Dependence on imported energy and foreign capital flows makes the economy sensitive to external shocks. Therefore, stronger and well-planned long-term strategies are needed so that Indonesia does not remain in a reactive position.

By strengthening economic and energy resilience, Indonesia can be better prepared to face global challenges in the future. The hope is that future crises will no longer have a significant impact on people’s daily lives at home.

 Baca juga: bbc.com, Dampak perang Iran terhadap ekonomi-politik Indonesia



Location: Jakarta, Indonesia. Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 9, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more