Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -

JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif.

Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta menempatkan setiap kesalahan administratif sebagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Sebaliknya, hukum pidana diposisikan sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ), sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait dengan norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014, Mahkamah memandang bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kewenangan antarpejabat pemerintahan yang timbul akibat tumpang tindih atau ketidakjelasan kewenangan. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta AUPB. Oleh karena itu, UU 30/2014 telah mengatur mekanisme penyelesaian yang berjenjang, dimulai dari koordinasi antar atasan pejabat hingga, jika terjadi, diputuskan oleh Presiden sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Mekanisme ini menegaskan bahwa penyelesaian penyelesaian administratif tetap berada dalam ranah hukum administrasi.

Dalam konteks ini, frasa “keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6) tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur norma. Mahkamah menilai bahwa penggunaan frasa tersebut justru memberikan batasan yang jelas mengenai jenis kerugian yang dimaksud, yakni kerugian keuangan negara, yang berbeda dari kerugian terhadap aset negara atau lingkungan hidup. Dengan demikian, tidak terdapat izin sebagaimana hukum yang didalilkan oleh Pemohon.

Mahkamah juga menolak kekhawatiran bahwa penggunaan frasa tersebut dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap kesalahan administratif tanpa adanya unsur kesengajaan (mens rea). Penilaian mengenai ada atau tidaknya mens rea merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Selain itu, UU 30/2014 secara tegas mengedepankan penyelesaian administratif sebelum menempuh jalur pidana.

Selanjutnya terkait Pasal 20 UU 30/2014, Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut mengatur mekanisme pengawasan internal terhadap izin yang. Hasil pengawasan dapat berupa tidak adanya kesalahan, adanya kesalahan administratif, atau kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, terdapat kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan frase “kerugian keuangan negara” dinilai penting karena memberikan ukuran yang jelas dan terukur, sehingga menghindari penafsiran yang terlalu luas.

 Baca juga:  Hakim sebagai Saksi? Bahaya "Pengamatan Hakim" dalam Pembuktian Pidana

Namun demikian, Mahkamah menemukan adanya inkonsistensi dalam penggunaan istilah pada Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6), yang menggunakan frasa “kerugian negara” alih-alih “kerugian keuangan negara”. Perbedaan terminologi ini berpotensi menimbulkan ancaman hukum karena mencakup “kerugian negara” yang lebih luas. Oleh karena itu, Mahkamah menafsirkan bahwa frasa “kerugian negara” dalam kedua ayat tersebut harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara” guna menjaga konsistensi dan koherensi norma.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa penggunaan kata “keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak menimbulkan penutupan hukum. Sebaliknya, dalil Pemohon terkait frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) dinilai beralasan, namun hanya sebagian, karena Mahkamah tidak menghapus frasa tersebut melainkan memberikan penafsiran konstitusional untuk menyelaraskannya dengan norma lainnya.

Secara keseluruhan, keputusan ini menegaskan pentingnya konsistensi terminologi dalam peraturan-undangan serta meneguhkan prinsip bahwa penyelesaian persoalan administrasi pemerintahan harus mengedepankan mekanisme administratif, dengan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Baca juga: Frasa "Kerugian Negara" dalam UU Administrasi Pemerintahan Harus Dimaknai Sebagai "Kerugian Keuangan Negara”

Baca di sini Putusannya No. 66/PUU-XXIV/2026

Location: Jakarta, Indonesia. Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 9, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more