Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Mengapa Indonesia Membutuhkan Lulusan Universitas sebagai Presiden

By: Hanter Oriko Siregar -

Jakarta, Indonesia - Di Sistem konstitusional Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak tokoh seremonial—mereka adalah inti dari kekuasaan eksekutif, yang tertinggi pembuat kebijakan, dan pembuat keputusan strategis. Tugas mereka mencakup kebijakan nasional perencanaan, diplomasi internasional, kepemimpinan militer, dan mengarahkan perkembangan bangsa di bidang hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Meskipun ini sangat besar tanggung jawab, persyaratan calon presiden saat ini tetap minimal: ijazah sekolah menengah atas atau yang setara. Di dunia saat ini, di mana kompleksitas tata kelola menuntut pemikiran multidimensi, pendidikan yang rendah ambang batas tidak lagi memadai. Seruan untuk menaikkan pendidikan minimum kualifikasi ke gelar sarjana (S-1) tidak elitis—itu penting.

Kompetensi Harus Dilembagakan, Tidak Diasumsikan

Menjalankan negara seperti Indonesia—anggota G20 dengan lebih dari 280 juta orang—bukanlah tugas untuk Amatir. Ini menuntut pemimpin yang mampu berpikir analitis, strategis perencanaan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendidikan universitas sangat penting penanda kemampuan tersebut. Ini bukan tentang judul atau sertifikat, tetapi proses pelatihan akademik, disiplin, dan keterlibatan kritis dengan masalah yang kompleks.

Studi mendukung hal ini. Riset dari India oleh Chandan Jain, Shagun Kashyap, dan Rahul Lahoti menemukan negara bagian itu legislator dengan gelar universitas memberikan ekonomi dan hasil legislatif. Singkatnya, pemimpin terdidik berkinerja lebih baik.

Oleh karena itu, masuk akal untuk berargumen bahwa kepresidenan tidak boleh diperlakukan sebagai posisi entry-level dalam politik. Ini membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya populer tetapi juga secara intelektual siap untuk mengarahkan negara melalui ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan domestik.

Pemilih Menurun Partisipasi Menandakan Ketidakpercayaan Publik

Pemilihan umum 2024 di Indonesia mencatat sekitar 40 juta pemilih yang berhak absstain, mewakili 20% dari pemilih. Pemilihan regional melihat pola serupa, dengan partisipasi hampir tidak mencapai 68%. Apatis politik yang berkembang ini mencerminkan memperdalam skeptisisme terhadap opsi kepemimpinan yang tersedia.

Pemilih semakin merasa bahwa pemilu tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Banyak yang memandang kandidat politik sebagai tidak memiliki kompetensi dan visi yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola atau mengatasi tantangan sehari-hari. Meningkatkan standar pendidikan untuk presiden kandidat dapat membantu memulihkan kepercayaan publik dan mendorong kewarganegaraan yang lebih besar janji.

Selain itu, Indonesia demokrasi stagnan. Indeks Demokrasi 2024 yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) memberi skor 6,44 kepada Indonesia, mengkategorikannya sebagai cacat demokrasi. Selama lebih dari dua dekade, indeks demokrasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tetap terjebak di posisi "moderat" lingkup. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi mendatar—sebagian karena kepemimpinan politik yang lemah.

Menaikkan Standar Adalah Tentang Kualitas, Bukan Pengecualian

Kritikus mungkin berpendapat bahwa Membutuhkan gelar universitas mendiskriminasi mereka yang tidak memiliki tingkat formal yang lebih tinggi pendidikan. Tapi ini bukan tentang pengucilan—ini tentang menetapkan yang masuk akal standar bagi mereka yang bercita-cita untuk memegang jabatan tertinggi bangsa.

Secara global, banyak negara termasuk Turki, Mesir, Aljazair, Kenya, dan Azerbaijan membutuhkan pendidikan untuk posisi politik teratas. Di Indonesia, lebih dari 23 juta Orang-orang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, berdasarkan data sensus 2020. Itu adalah 8.5% populasi—bakat yang cukup untuk sistem politik meritokrasi untuk ditarik atas.

Menaikkan minimum Kualifikasi untuk kepresidenan adalah langkah maju yang logis dan dapat dibenarkan. Dia tidak membatasi demokrasi—ia meningkatkannya dengan menuntut yang lebih baik dari mereka yang menginginkan untuk memimpin.

Indonesia tidak boleh lagi merawat kepemimpinan nasional sebagai kontes popularitas saja. Ini bukan tentang menjadi Elitis; Ini tentang mempersiapkan pemimpin yang dapat berpikir, memutuskan, dan bertindak dengan bijak untuk masa depan republik. Demokrasi yang lebih baik dimulai dengan kandidat yang lebih baik—dan Itu dimulai dengan standar yang lebih baik.


Oleh: FIRMA HUKUM H OS

Advokat/Konsultan Hukum - Jakarta, Indonesia

Location: Jakarta, Indonesia. Jl. Swadaya I No.8 6, RT.5/RW.4, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more