Ketika Hukum Tidak Lagi Hanya Menghukum

JAKARTA, H OS LAW FIRM - Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada sesuatu hal yang menarik untuk disimak dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuan Pasal 78 sampai Pasal 88 memperlihatkan perubahan penting dalam cara negara memandang kejahatan. Jika dahulu hukum pidana identik dengan penjara dan penghukuman, maka ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih rasional: menghemat proses peradilan dan memulihkan kerugian korban.

Dua konsep yang dihadirkan adalah Pengakuan Bersalah dan Keadilan Restoratif. Keduanya berbeda jalan, tetapi memiliki tujuan yang sama: membuat proses peradilan pidana lebih efektif, manusiawi, dan tidak selalu bergantung pada penghukuman semata.

Pengakuan Bersalah: Menghemat Waktu, Tetapi tetap menjaga keadilan

Pasal 78 pada dasarnya mengakui satu realitas sederhana dalam praktik hukum: ada perkara yang sebenarnya sudah jelas. Jika terdakwa memang bersalah dan bersedia mengakuinya, memaksakan persidangan panjang sering kali hanya menghabiskan waktu dan sumber daya negara.

Namun hukum tidak boleh naif. Sejarah menunjukkan bahwa pengakuan bersalah bisa saja lahir dari tekanan, ketakutan, atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, undang-undang tidak serta-merta menerima pengakuan tersebut tanpa pengamanan.

Pengakuan bersalah hanya dapat dilakukan jika tiga syarat utama terpenuhi: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, dan pelaku bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Artinya, mekanisme ini hanya ditujukan untuk perkara yang relatif ringan, bukan untuk kejahatan serius.

Selain itu, pengakuan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdakwa wajib didampingi advokat, pengakuan harus dicatat secara resmi dalam berita acara, dan hakim harus memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela serta dipahami sepenuhnya oleh terdakwa.

Yang paling penting, pengakuan bersalah tidak pernah berdiri sendiri. Hakim tetap harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan. Dengan kata lain, pengakuan mempercepat proses, tetapi tidak menggantikan pembuktian.

Ketentuan ini mengirim pesan yang jelas: hukum boleh efisien, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan.

Keadilan Restoratif: Memulihkan, Bukan Sekadar Menghukum

Jika pengakuan bersalah bertujuan mempercepat proses peradilan, maka keadilan restoratif memiliki ambisi yang lebih besar: memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan.

Pasal 79 sampai Pasal 88 menggeser fokus hukum pidana dari semata-mata menghukum pelaku menjadi memperbaiki kerugian korban. Dalam pendekatan ini, keadilan tidak selalu diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi dari seberapa jauh kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti permintaan maaf dari pelaku, pengembalian barang yang dicuri, pembayaran biaya pengobatan korban, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, atau pemberian ganti kerugian.

Namun pendekatan damai ini juga tidak diberikan tanpa batas. Hukum tetap menetapkan syarat yang jelas. Restorative justice hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun, dilakukan oleh pelaku yang bukan residivis, dan bukan termasuk kejahatan serius.

Karena itu, sejumlah tindak pidana secara tegas dikecualikan dari mekanisme ini, seperti terorisme, korupsi, kekerasan seksual, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan yang mengancam keamanan negara. Dalam perkara-perkara seperti ini, dampak sosialnya terlalu besar untuk diselesaikan hanya dengan kesepakatan damai.

Menariknya, mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di hampir setiap tahap proses pidana: mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Artinya, negara membuka ruang seluas mungkin bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum perkara berkembang menjadi proses hukum yang panjang.

Namun kesepakatan damai tersebut tidak boleh sekadar formalitas. Undang-undang mewajibkan agar kesepakatan dilaksanakan paling lama tujuh hari. Jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya, perkara akan kembali diproses melalui mekanisme pidana biasa.

Mengubah Cara Pandang Terhadap Keadilan

Pasal-pasal ini sebenarnya menyampaikan pesan yang lebih dalam daripada sekadar prosedur hukum. Negara mulai menyadari bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan dengan penjara.

Pengakuan bersalah mengajarkan bahwa kejujuran terdakwa dapat mempercepat keadilan. Sementara itu, keadilan restoratif menunjukkan bahwa korban sering kali lebih membutuhkan pemulihan daripada sekadar melihat pelaku dipenjara.

Dengan demikian, hukum pidana modern tidak lagi berdiri semata sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik sosial.

Pada akhirnya, ketentuan ini memperlihatkan sebuah prinsip penting: keadilan tidak selalu identik dengan hukuman yang berat, tetapi dengan penyelesaian yang paling mampu memulihkan kerugian dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.