Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Menimbang “Matahari Kembar” dan Akuntabilitas Polri

By: Hanter Oriko Siregar -
Menjaga Independensi Polri di Tengah Tarikan Kekuasaan dan Tuntutan Akuntabilitas

JAKARTA, H OS LAW FIRM—Penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap usulan penempatan Polri di bawah kementerian kembali membuka diskusi lama tentang relasi kekuasaan, efektivitas birokrasi, dan akuntabilitas institusi penegak hukum di Indonesia. Pernyataan Kapolri yang menyebut potensi munculnya "matahari kembar" jika Polri berada di bawah kementerian menegaskan kekhawatiran akan terjadinya dualisme komando yang dapat mengaburkan arah kebijakan dan melemahkan kinerja organisasi.

Dalam konteks tata negara Indonesia, posisi Polri langsung di bawah Presiden memang merupakan hasil reformasi pasca-1998. Pemisahan Polri dari TNI dimaksudkan untuk membangun kepolisian sipil yang profesional, netral, dan tidak lagi menjadi alat kekuasaan represif. Dengan garis komando langsung ke Presiden, Polri diharapkan mampu merespons cepat berbagai persoalan keamanan dan ketertiban tanpa terhambat rantai birokrasi yang panjang.

Argumen inilah yang kembali ditegaskan Kapolri. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan kebingungan kewenangan. Jika kebijakan strategis datang dari Presiden, sementara kebijakan administratif dan operasional harus melalui kementerian, maka Polri bisa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan. Dalam situasi tertentu, kondisi ini bukan hanya menghambat kinerja, tetapi juga dapat memunculkan konflik internal dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, perdebatan ini tidak bisa berhenti pada soal efektivitas semata. Dalam negara demokrasi, efektivitas harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Posisi Polri yang sangat kuat—langsung di bawah Presiden dan memiliki kewenangan luas, menuntut sistem pengawasan yang sama kuatnya. Kritik publik selama ini menunjukkan bahwa persoalan utama Polri bukan hanya soal struktur, melainkan juga soal transparansi, penegakan disiplin internal, dan kepercayaan masyarakat.

Di sinilah wacana menempatkan Polri di bawah kementerian sering dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan, melainkan sebagai usaha memperkuat mekanisme pengawasan. Kementerian, sebagai bagian dari cabang eksekutif yang diawasi DPR, dinilai dapat menjadi perantara untuk memastikan kebijakan kepolisian lebih terkontrol dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, kekhawatiran Kapolri tentang "matahari kembar" juga tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat pengalaman birokrasi Indonesia yang kerap diwarnai tumpang tindih kewenangan.

Persoalan mendasarnya, dengan demikian, bukan sekadar memilih apakah Polri berada di bawah Presiden atau kementerian tertentu. Yang lebih penting adalah bagaimana negara membangun sistem pengawasan yang efektif, independen, dan memiliki daya paksa hukum. Lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional, misalnya, masih memiliki kewenangan terbatas dan lebih bersifat rekomendatif. Tanpa penguatan lembaga pengawas, posisi struktural apa pun berpotensi menimbulkan masalah yang sama.

Perdebatan tentang "matahari kembar" seharusnya menjadi pintu masuk untuk membicarakan reformasi Polri secara lebih substansial. Independensi memang penting agar Polri tidak mudah dipolitisasi. Namun, independensi tanpa akuntabilitas justru berisiko melahirkan kekuasaan yang sulit dikoreksi. Sebaliknya, pengawasan yang berlebihan tanpa kejelasan komando juga dapat melumpuhkan kinerja institusi.

Pada akhirnya, yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara kemandirian dan pengawasan. Struktur kelembagaan hanyalah alat. Tujuan utamanya tetap sama: menghadirkan Polri yang profesional, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan hukum serta keadilan masyarakat. Dalam kerangka itulah, diskusi tentang posisi Polri semestinya terus dibuka, dengan fokus pada penguatan demokrasi dan kepercayaan publik, bukan semata pada soal siapa berada di atas siapa.

Baca juga: Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian, Singgung Matahari Kembar

Location: Jakarta, Indonesia. South Jakarta, South Jakarta City, Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more