Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Komedi, Tersinggung, dan Bahaya Menarik Tawa ke Ranah Pidana

By: Hanter Oriko Siregar -

JAKARTA, H OS LAW FIRM - Kasus pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono lewat materi stand up komedi Mens Rea kembali membuka perdebatan lama soal batas kebebasan berekspresi, khususnya di dunia komedi. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang merasa tersinggung dan menilai materi tersebut merendahkan serta memicu Kegaduhan. Di sisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa ranah seni, terutama komedi, sedang ditarik terlalu jauh ke wilayah pidana.

Pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya sebenarnya menunjukkan posisi yang cukup hati-hati. Polisi menegaskan bahwa mereka wajib menerima setiap laporan dari masyarakat. Siapa pun boleh berpendapat dan siapa pun juga berhak melapor jika merasa ada dugaan tindak pidana. Namun, polisi juga menyadari bahwa kasus ini tidak sederhana. Ada dimensi kebebasan berekspresi, etika, norma, dan seni yang perlu dikaji dengan melibatkan para ahli. Sikap ini patut diapresiasi karena menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara hukum dan kebebasan berkesenian.

Namun, menurut saya, ranah komedi seharusnya tidak dipidanakan, meskipun ada pihak yang merasa tersakiti. Komedi sejak awal memang bukan ruang yang steril. Ia hidup dari kegelisahan, kritik, dan keberanian menyentuh hal-hal sensitif. Banyak isu sosial, politik, bahkan agama justru lebih mudah dibicarakan lewat humor daripada lewat forum serius. Kalau setiap materi komedi yang dianggap menyakitkan langsung dibawa ke ranah hukum, maka komedi akan kehilangan jiwanya.

Perasaan tersinggung tentu nyata dan tidak boleh dianggap remeh. Apa yang dirasakan oleh Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah adalah bagian dari realitas sosial. Mereka merasa ada unsur merendahkan, memfitnah, dan memecah belah. Namun, rasa tersinggung seharusnya tidak otomatis berujung pada pemidanaan. Rasa sakit hati adalah wilayah etika dan sosial, bukan selalu wilayah hukum pidana.

Pendekatan yang lebih sehat seharusnya ditempuh melalui dialog, kritik terbuka, atau ruang klarifikasi. Jika ada materi komedi yang dianggap kelewat batas, publik bisa menyampaikan keberatan, berdiskusi, bahkan melakukan tekanan sosial seperti boikot. Cara-cara ini jauh lebih mendewasakan daripada langsung membawa komedian ke meja hukum. Dengan begitu, kebebasan berekspresi tetap terjaga tanpa mengabaikan sensitivitas masyarakat.

Memidanakan komedi juga berbahaya karena batasannya sangat subjektif. Standar "menyakiti" bisa berbeda-beda tergantung latar belakang, keyakinan, dan pengalaman seseorang. Jika hukum dijadikan alat untuk mengukur selera humor dan perasaan tersinggung, maka seniman akan terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bukan hanya komedian, tapi semua pelaku seni bisa ikut terdampak.

Pada akhirnya, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk refleksi bersama. Komedian memang perlu punya empati dan kesadaran bahwa karyanya dikonsumsi publik yang beragam. Namun empati tidak boleh dipaksakan lewat ancaman pidana. Komedi dan hukum punya ruangnya masing-masing. Selama tidak ada niat jahat yang jelas untuk menghasut atau menyerang secara langsung, komedi seharusnya dipahami sebagai ekspresi seni. Negara sebaiknya hadir untuk melindungi dialog dan kebebasan, bukan membungkam tawa, meski tawa itu terasa pahit bagi sebagian orang.

 Baca juga: Dirreskrimum Polda Metro soal pelaporan Pandji: Semua boleh berpendapat, tapi pelapor juga punya hak

Location: Jakarta, Indonesia. Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 9, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more