Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Rhetoric of Control Amidst a History of Neglect

By: Hanter Oriko Siregar -

JAKARTA, H OS LAW FIRM - President Prabowo Subianto's statement promising to crack down on illegal logging after the Sumatra floods sounds firm, but it feels late and paradoxical. When the disaster had already claimed victims and left giant logs floating down the river, the state was busy crafting a narrative of action. In fact, illegal logging is not an incidental event, but a long-standing practice that has flourished under lax state supervision—or deliberately loosened for economic interests.

Ironically, amid the discovery of neatly cut large logs, a statement emerged from a Forestry Ministry official, Dwi Januanto, who said the wood came from naturally fallen trees. This claim not only contradicts the logic of the field, but also reveals the tendency of state officials to suppress the facts rather than expose them. When industrial timber is simplified as a “natural phenomenon,” what is taking place is not scientific clarification, but the normalization of ecological destruction.

This permissive attitude does not stand alone. It is intertwined with the head of state's view of forests and plantations. President Prabowo previously stated that oil palm plantations are the same as forests because they are both green and produce oxygen. This statement is not merely a conceptual error, but a denial of the ecological function of natural forests as life support, water regulators, and protectors of biodiversity. Equating forests with monoculture plantations means reducing nature to a mere visual and economic commodity.

A similar perspective can be traced back to a past statement by President Joko Widodo, who expressed his willingness to prepare thousands of hectares of land for anyone who needed it. In the context of the climate crisis and deforestation, this statement reflects a mentality of unlimited expansion, as if Indonesia's ecological space is still empty and free to be divided up. Instead of tightening forest protection, the state is acting as a provider of cheap land for investment, which often leads to agrarian conflict and environmental damage.

President Prabowo's call for the public to “not be afraid to plant oil palms” further highlights the inconsistency of environmental policy. On the one hand, the government claims it will crack down on illegal logging, but on the other hand, it encourages the expansion of a commodity that has historically been one of the main drivers of deforestation, land degradation, and hydrometeorological disasters. In this context, the crackdown on illegal logging appears to be more of a political cosmetic than a paradigm shift in development.

Even more problematic is the Forestry Minister's admission that twenty companies have been identified but not yet investigated, revealing the classic face of environmental law enforcement in Indonesia: tough in rhetoric, soft in implementation. The secrecy surrounding the names of the companies and the slow pace of legal proceedings reinforce the impression that the law is still blunt at the top and sharp at the bottom. Local communities suffer from flooding and loss of living space, while corporations suspected of destroying forests continue to operate in a legal gray zone.

The government is once again stuck in a reactive pattern—moving after a disaster, rather than preventing damage before it occurs. Promises of reform will lose their meaning if officials' statements contradict each other: on the one hand, they talk about law enforcement, while on the other, they deny the damage, equate forests with plantations, and roll out the red carpet for land expansion.

If the state truly wants to stop illegal logging and prevent ecological disasters, then it is not only the chainsaws in the forests that need to be regulated, but also the mindset of policy makers. As long as the environment continues to be positioned as a secondary variable in development, and public officials are more concerned with defending economic narratives than ecological facts, then floods, landslides, and forest destruction will continue to recur. Promises of reform will ultimately be buried—along with mud and logs—in a cycle of disasters created by the state itself.




Location: Jakarta, Indonesia. East Jakarta, East Jakarta City, Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more