Menjaga Marwah Kejaksaan Lewat Disiplin Internal

Surabaya, H OS LAW FIRM - Baru-baru ini beredar berita yang mengemparkan media sosial. Dalam pemberitaan yang beredar luas diberbagai platform media sosial, Kejaksaan Agung dalam Keputusannya menjatuhkan sanksi berat kepada 69 Jaksa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang 2025, patut dibaca dalam dua bingkai sekaligus: sebagai cermin problem integritas dan sebagai ikhtiar memperbaiki diri. Di satu sisi, angka tersebut menimbulkan keprihatinan. Di sisi lain, keterbukaan dan ketegasan Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen menjaga marwah institusi sebagai Penegak Hukum.

Di satu sisi, angka tersebut menimbulkan keprihatinan. Di sisi lain, keterbukaan dan ketegasan Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen menjaga marwah institusi sebagai Penegak Hukum.

Dari perspektif hukum, kebijakan ini mencerminkan upaya menegakkan disiplin dengan tetap menghormati asas-asas fundamental negara hukum. Pemberhentian sementara bagi Jaksa yang terjerat perkara pidana hingga putusan berkekuatan hukum tetap adalah wujud penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Penegakan disiplin tidak boleh berubah menjadi penghukuman sepihak yang justru mencederai keadilan itu sendiri. Variasi sanksi, dari ringan hingga berat—juga menandakan penerapan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi negara.

Namun, secara moral, fakta bahwa puluhan jaksa harus dicopot dari jabatan bahkan kehilangan statusnya sebagai jaksa merupakan alarm keras. Jaksa bukan sekadar aparatur negara, melainkan simbol keadilan dan representasi kehadiran hukum di tengah masyarakat. Ketika mereka melanggar hukum atau etika, yang runtuh bukan hanya karier personal, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Integritas aparat penegak hukum adalah fondasi utama keadilan; tanpa itu, hukum kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam konteks kepercayaan publik, langkah Kejaksaan Agung ini berpotensi menimbulkan tafsir ganda. Jumlah pelanggaran yang besar bisa memicu skeptisisme masyarakat terhadap kualitas pengawasan internal. Namun transparansi dan keberanian menjatuhkan sanksi tegas justru dapat menjadi modal penting untuk memulihkan kepercayaan. Publik cenderung lebih menghargai institusi yang berani membersihkan diri daripada yang menutup-nutupi persoalan.

Dari sisi penegakan hukum, tindakan ini mengirimkan pesan penting bahwa hukum tidak berhenti di pintu luar institusi Penegak Hukum. Penindakan ke dalam (internal enforcement) adalah prasyarat bagi Penegakan Hukum ke luar yang kredibel. Pencabutan kewenangan jaksa sebagai sanksi terberat menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak yang kebal dari pertanggungjawaban.

Ke depan, tantangan Kejaksaan Agung bukan hanya pada ketegasan menghukum, tetapi juga pada konsistensi mencegah. Reformasi pengawasan, penguatan etika profesi, dan pembinaan integritas harus berjalan beriringan dengan penindakan. Tanpa itu, sanksi disiplin hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan mendasar.

Menjaga marwah kejaksaan berarti memastikan bahwa hukum ditegakkan oleh mereka yang terlebih dahulu patuh pada hukum. Disiplin internal yang tegas, adil, dan transparan adalah langkah awal untuk memastikan keadilan tidak sekadar menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan publik.

Sumber: Baca juga: Detiknews.69 Jaksa Dipecat-Dicopot Jabatan karena Pelanggaran Berat Sepanjang 2025