Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

By: Hanter Oriko Siregar -

 

SURABAYA, H OS LAW FIRM - Salah satu asas paling dikenal dalam pendidikan hukum adalah asas fiksi hukum: setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Asas ini menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari tanggung jawab hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, asas tersebut sering berhadapan dengan realitas sosial yang jauh lebih kompleks, terutama ketika hukum formal belum atau tidak sepenuhnya mengatur suatu peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam konteks inilah konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) kembali mengemuka, khususnya setelah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dan yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sayangnya, keberadaan konsep ini kerap disalahpahami dan bahkan menimbulkan kekhawatiran berlebihan di ruang publik.

Pertama-tama, penting ditegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bukanlah hukum tandingan terhadap KUHP. Ia hanya dapat digunakan apabila suatu peristiwa hukum sama sekali tidak diatur dalam hukum pidana positif. Dengan kata lain, Living Law berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti hukum tertulis. Logika ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang tetap menempatkan Undang-Undang sebagai rujukan utama.

Kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dimaksudkan untuk “menghidupkan kembali” pranata hukum adat yang sudah mati. Sebaliknya, ia hanya mengakui dan melegitimasi norma-norma adat yang faktual masih hidup, dipraktikkan, dan diterima oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara tidak menciptakan hukum adat secara artifisial, melainkan mengakui realitas sosial yang memang masih berjalan.

Ketiga, perlu diluruskan pula anggapan bahwa penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat akan melahirkan peradilan adat yang berdiri sendiri. Tidak demikian. Proses pemeriksaan dan pengadilan tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tokoh adat, kepala suku, atau wali nagari tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebatas dapat dimintai keterangan sebagai ahli untuk menjelaskan konteks sosial dan nilai yang hidup di masyarakat tersebut.

Keempat, keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak bersifat tanpa batas. Ia dibatasi secara tegas oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Selain itu, agar memiliki kepastian hukum, keberadaannya harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Inilah pentingnya Pedoman Nasional dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.

Yang kerap luput dari perhatian publik adalah tujuan utama dari pengakuan Living Law ini. Banyak yang membayangkan ia akan menjadi instrumen baru untuk menghukum seseorang. Padahal, justru sebaliknya: dalam banyak hal, hukum yang hidup dalam masyarakat lebih diarahkan untuk menghapus atau menghindari pertanggungjawaban pidana formal, sepanjang keadilan substantif telah dipulihkan.

Semangat ini tercermin dalam pedoman pemidanaan KUHP, yang menempatkan penyelesaian konflik di tingkat masyarakat sebagai salah satu pertimbangan penting. Jika suatu perkara telah diselesaikan secara adil, damai, dan diterima oleh para pihak, maka tidak selalu diperlukan lagi proses peradilan formal. Tujuan hukum bukan semata-mata menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan dan keadilan.

Kebijakan negara yang memperkuat peran kepala desa sebagai mediator dan juru damai, melalui pembentukan pos bantuan hukum di desa-desa, menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih restoratif. Tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan; sebagian dapat dan seharusnya diselesaikan di akar rumput, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah pada konsep hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, melainkan pada pemahaman dan implementasinya. Tanpa penjelasan yang utuh, Living Law mudah dipersepsikan sebagai kemunduran hukum. Padahal, jika dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab, ia justru dapat menjadi jembatan antara hukum negara dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis rapi dalam pasal-pasal, tetapi hukum yang mampu hidup, dipahami, dan dirasakan adil oleh masyarakatnya.

Location: Jakarta, Indonesia. Jl. Grand Simphony Jl. Dusun Srembi, Klangonan, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more