Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Bagaimana Kita Sebaiknya Memilih Agama?

By: Hanter Oriko Siregar -


JAKARTA, H OS LAW FIRM - Di tengah banjir informasi yang semakin mudah diakses, keputusan mengenai keyakinan justru sering terasa semakin membingungkan. Banyak orang masuk ke sebuah ajaran bukan karena pemahaman yang matang, melainkan karena tekanan sosial, rasa takut dikucilkan, atau kekhawatiran akan ancaman ilmu gaib. Padahal, persoalan keyakinan semestinya berangkat dari kejernihan berpikir, bukan dari rasa waswas. Kenyataan bahwa banyak orang hanya mewarisi agama keluarga tanpa pernah meninjaunya kembali memperlihatkan betapa keputusan besar ini kerap tidak diambil secara sadar.

Saya teringat pengalaman pribadi, mendengar tentang kebingungan anak-anak muda orang Batak yang bertanya-tanya soal banyaknya guru, aliran, dan klaim kebenaran soal gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia menjadi gambaran umum situasi dewasa ini. Kebingungan itu ternyata tidak hilang saat usia bertambah, melainkan justru semakin terasa saat seseorang mulai serius mencari jawaban. Upaya memahami hidup dan alasan munculnya begitu banyak perbedaan ajaran membuat pertanyaan semakin meluas: mengapa sesuatu yang dianggap serupa sering kali berbeda secara mendasar?

Dalam proses pencarian tersebut, ada satu prinsip yang terasa paling jujur: dorongan untuk tidak menerima apa pun begitu saja. Buddha Ajaran maupun teladan Yesus sama-sama menunjukkan bahwa pertanyaan kritis bukanlah ancaman bagi spiritualitas. Justru, kemampuan bertanya menandakan kepercayaan pada akal manusia serta kesadaran bahwa kebenaran tidak harus direbut melalui klaim-klaim absolut. Sikap ini terasa menyegarkan di tengah atmosfer keberagamaan yang sering menuntut kepatuhan tanpa ruang dialog.

Baca juga:Krisis Moral di Ruang Akademik

Kita memang tumbuh dalam tradisi tertentu, namun itu tidak berarti semua hal harus diterima tanpa pertimbangan. Tradisi dapat dipelihara selama membantu manusia menjadi lebih arif, tetapi perlu ditinjau ulang ketika berubah menjadi penjara mental. Dunia yang berubah seharusnya mendorong pembaruan cara pandang; penjelasan lama yang lahir dari keterbatasan pengetahuan tidak mesti dipertahankan hanya karena "sudah begitu dari dulu". Banyak bencana yang dahulu dikaitkan dengan amarah ilahi kini dipahami sebagai akibat dari tindakan manusia sendiri—sebuah pengingat bahwa akal sehat perlu diberi ruang dalam kepercayaan.

Cerita-cerita lama, termasuk mitos yang berkembang di budaya Batak mengenai penjaga pohon atau hutan, memiliki fungsi simbolis yang penting. Namun, menjadikannya kebenaran harfiah hanya mempersempit makna. Kisah seharusnya menginspirasi, bukan membatasi atau menakut-nakuti. Ketika dongeng dipaksa menjadi sains, yang hilang bukan hanya kebenaran, tetapi juga kedalaman nilai yang ingin disampaikan.

Akal sehat memang diperlukan, tetapi tidak seharusnya berubah menjadi kesombongan intelektual. Pandangan manusia berubah seiring pengalaman. Bahkan tokoh besar seperti Sang Buddha belajar dari banyak guru sebelum memperoleh pencerahan. Kerendahan hati semacam ini justru membuka ruang untuk memahami sesuatu dengan lebih jernih.

Dalam perjalanan mencari arah spiritual, kita juga perlu waspada terhadap mereka yang paling lantang mengklaim kebenaran. Keyakinan yang sejati tidak memerlukan ancaman atau paksaan. Ajaran yang baik memberikan ketenangan, bukan ketakutan; kejernihan, bukan kecemasan.

Salah satu hal yang membuat pendekatan Buddhis menarik adalah dorongannya untuk mengandalkan pengalaman pribadi. Tidak ada tuntutan untuk menyanjung figur tertentu, tidak ada iming-iming jalan pintas menuju keselamatan, dan tidak ada ancaman bagi mereka yang tidak percaya. Yang ada adalah ajakan untuk menguji, mengamati, dan memahami kehidupan secara langsung. Prinsip bahwa manusia harus menjadi "pelindung bagi dirinya sendiri" memberikan ruang kebebasan yang luas bagi pencarian yang matang.

Baca juga: Banyak Jalan Menuju Tujuan: Antara Kebenaran, Keyakinan, dan Kehidupan

Dalam cara pandang ini, agama dipahami sebagai sarana—seperti rakit untuk menyeberangi sungai. Ia membantu seseorang mencapai kedewasaan batin, tetapi tidak perlu dipegang secara kaku setelah fungsinya terpenuhi. Keyakinan semestinya membuat seseorang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih peduli. Jika yang terjadi justru sebaliknya—lebih mudah marah, lebih membenci, lebih merasa superior—maka yang perlu diperiksa bukan hanya ajarannya, tetapi juga cara memahaminya.

Kematangan spiritual juga tercermin dari kemampuan menghargai keyakinan orang lain. Tidak semua ajaran cocok untuk semua individu. Apa yang memberi kedamaian bagi seseorang belum tentu tepat bagi orang lain, dan perbedaan itu bukanlah masalah. Dunia memang tidak diciptakan dengan satu warna saja.

Pada akhirnya, memilih agama dapat berpijak pada satu prinsip sederhana: pilihlah ajaran yang membuat manusia menjadi lebih manusiawi. Keyakinan yang baik mengurangi keserakahan, kemarahan, dan kebodohan; ia mendorong kebaikan bukan karena takut hukuman, tetapi karena memahami makna perbuatan itu sendiri. Jika masih ragu, nasihat para tokoh agama dapat menjadi pijakan: jangan menerima apa pun secara buta—periksa, pikirkan, dan buktikan melalui pengalaman hidup. Bagi siapa pun yang sedang mencari, ini adalah salah satu panduan paling jujur untuk menapaki jalan rohaniah.

Baca Juga: Mahasiswa dan Topeng Intelektual

 

Location: Jakarta, Indonesia. Depok City, West Java, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more