JAKARTA, H OS LAW FIRM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
membatalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian merupakan tonggak penting
dalam penguatan prinsip negara hukum. Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 ini bukan
sekadar koreksi teknis terhadap rumusan pasal, melainkan penegasan kembali
batas yang selama bertahun-tahun kabur antara ranah keamanan dan ranah sipil.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pemisahan tersebut bukan hanya
soal struktur birokrasi, tetapi menyangkut fondasi demokrasi dan keadilan bagi
seluruh warga negara.
Selama
ini, frasa yang kini dibatalkan MK itu telah melahirkan tafsir yang lentur:
polisi aktif dianggap dapat menduduki jabatan sipil sepanjang mendapat
"penugasan" dari Kapolri, sekalipun jabatan tersebut tidak berkaitan dengan
fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, sejumlah jabatan strategis diisi oleh
perwira aktif, mulai dari posisi di kementerian hingga lembaga nonkementerian
yang perannya sangat menentukan kebijakan nasional. Pada titik tertentu,
fleksibilitas tafsir itu telah menggeser arah kebijakan publik dari mekanisme
meritokrasi menuju pola penugasan internal institusi keamanan.
MK
menilai bahwa ketidakjelasan inilah yang mengaburkan norma Pasal 28 ayat (3),
yang justru secara tegas mengatur bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki
jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Dengan kata
lain, norma telah jelas, tetapi penjelasannya justru menciptakan ruang
multitafsir. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berbahaya karena
membuka peluang pelanggaran prinsip kepastian hukum, yang merupakan hak
konstitusional setiap warga negara.
Hakim
Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menyatakan bahwa frasa tersebut
bukan hanya tidak menjelaskan norma, tetapi malah melemahkannya. Ini
mengakibatkan ketidakpastian bagi dua kelompok sekaligus: anggota Polri yang
ingin berpindah ke jabatan sipil, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
seharusnya berkompetisi secara setara untuk mengisi jabatan publik.
Ketidakpastian ganda inilah yang menjadi inti persoalan. Hukum yang kabur tidak
hanya menciptakan celah kekuasaan, tetapi juga merusak tatanan karier ASN yang
dibangun berdasarkan meritokrasi.
Dalam
konteks ini, putusan MK memiliki makna filosofis yang lebih dalam. Negara hukum
hanya dapat tegak bila kekuasaan dibatasi melalui norma-norma yang jelas dan
tidak multitafsir. Pembatasan tersebut bukanlah bentuk pengucilan, melainkan
pagar untuk memastikan setiap lembaga bekerja sesuai mandat konstitusionalnya.
Pengamat hukum tata negara, seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, berulang kali
menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan baik bila lembaga-lembaga
memiliki batas kewenangan yang tidak saling tumpang tindih, terutama antara
lembaga yang memiliki kewenangan koersif dan lembaga yang menjalankan fungsi
sipil.
Kekhawatiran
terhadap tumpang tindih ini bukan tanpa dasar. Selama dua dekade terakhir,
beberapa jabatan sipil strategis diisi oleh polisi aktif tanpa melepas status
keanggotaannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah jabatan
publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara benar-benar
terbuka secara setara? Atau hanya tersedia bagi kelompok yang memiliki akses
struktural tertentu? Para pemohon dalam perkara ini, salah satunya seorang
profesional hukum yang belum mendapatkan pekerjaan layak, mengungkapkan bahwa
praktik tersebut menggerus hak warga negara untuk bersaing secara adil.
Para
ahli administrasi negara seperti Bivitri Susanti dan Agus Pramusinto telah lama
mengingatkan bahwa birokrasi sipil harus bebas dari dominasi aparat keamanan.
Ketika polisi aktif masuk ke jabatan sipil, mereka membawa kewenangan
institusional yang tidak dimiliki ASN. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan
struktural yang mengganggu prinsip netralitas aparatur negara. Selain itu,
mekanisme penugasan melahirkan persepsi bahwa jalur meritokrasi dapat
dikalahkan oleh kewenangan komando, sesuatu yang bertentangan dengan semangat
reformasi birokrasi.
Dari
perspektif sejarah politik Indonesia, putusan MK ini juga mengingatkan bahwa
negara pernah memiliki pengalaman pahit ketika aparat keamanan merangkap fungsi
sipil. Konsep dwifungsi, yang dulu melekat pada militer, telah terbukti
menghambat tumbuhnya pemerintahan sipil yang kuat dan demokratis. Setelah
reformasi 1998, Indonesia berkomitmen memisahkan peran militer dan kepolisian
dari ranah sipil. Karena itu, setiap celah hukum yang memungkinkan kembalinya
praktik serupa harus ditutup rapat-rapat. MK, melalui putusan ini, mengingatkan
bahwa demokrasi tidak boleh dikelola dengan logika nostalgik yang memberi ruang
bagi lembaga bersenjata untuk mengambil alih jabatan sipil.
Dalam
kerangka yang lebih luas, putusan MK ini tidak hanya memberikan kepastian bagi
anggota Polri dan ASN, tetapi juga bagi masyarakat. Rakyat berhak mendapat
jaminan bahwa jabatan publik diisi oleh figur yang kompeten, melalui proses
seleksi yang transparan dan tidak diskriminatif. Ketika jabatan tertentu diisi
melalui mekanisme penugasan internal institusi keamanan, publik kehilangan
kesempatan untuk menilai rekam jejak secara objektif. Akuntabilitas menjadi
kabur, sementara potensi konflik kepentingan tumbuh subur.
Karena
itu, putusan MK patut dilihat sebagai koreksi struktural yang memperbaiki arah
pembangunan institusi publik. Pemisahan yang tegas antara polisi dan jabatan
sipil memberikan ruang bagi profesionalisasi kedua sektor tersebut. Polri dapat
fokus pada tugas penegakan hukum dan keamanan masyarakat—fungsi yang sudah
sangat kompleks—sementara jabatan sipil diisi oleh ASN dan profesional
berdasarkan kemampuan, bukan penugasan.
Tantangan
ke depan adalah memastikan implementasi putusan berjalan konsisten. Pemerintah
harus menegaskan prosedur transisi bagi anggota Polri yang ingin menjalankan
karier sipil, termasuk mekanisme pengunduran diri yang jelas dan transparan. Di
sisi lain, kementerian dan lembaga harus memperkuat proses seleksi berbasis
kompetensi agar tidak lagi bergantung pada figur dari luar jalur birokrasi.
Pada
akhirnya, putusan MK ini mengingatkan satu hal mendasar: negara demokratis
hanya dapat tegak bila ruang sipil dikelola oleh sipil. Ketika batas antara
aparat keamanan dan jabatan publik kembali jelas, maka negara hukum bukan hanya
menjadi slogan, melainkan hadir dalam bentuk perlindungan nyata terhadap hak
warga negara. Dalam konteks itu, putusan MK bukan sekadar penataan norma,
tetapi langkah maju menuju tata kelola negara yang lebih adil, transparan, dan
akuntabel.
baca juga: Anggota Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil
.png)
Comments
Post a Comment