JAKARTA, H OS LAW FIRM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian merupakan tonggak penting dalam penguatan prinsip negara hukum. Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 ini bukan sekadar koreksi teknis terhadap rumusan pasal, melainkan penegasan kembali batas yang selama bertahun-tahun kabur antara ranah keamanan dan ranah sipil. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pemisahan tersebut bukan hanya soal struktur birokrasi, tetapi menyangkut fondasi demokrasi dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Selama ini, frasa yang kini dibatalkan MK itu telah melahirkan tafsir yang lentur: polisi aktif dianggap dapat menduduki jabatan sipil sepanjang mendapat "penugasan" dari Kapolri, sekalipun jabatan tersebut tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, sejumlah jabatan strategis diisi oleh perwira aktif, mulai dari posisi di kementerian hingga lembaga nonkementerian yang perannya sangat menentukan kebijakan nasional. Pada titik tertentu, fleksibilitas tafsir itu telah menggeser arah kebijakan publik dari mekanisme meritokrasi menuju pola penugasan internal institusi keamanan.
MK menilai bahwa ketidakjelasan inilah yang mengaburkan norma Pasal 28 ayat (3), yang justru secara tegas mengatur bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Dengan kata lain, norma telah jelas, tetapi penjelasannya justru menciptakan ruang multitafsir. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berbahaya karena membuka peluang pelanggaran prinsip kepastian hukum, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menyatakan bahwa frasa tersebut bukan hanya tidak menjelaskan norma, tetapi malah melemahkannya. Ini mengakibatkan ketidakpastian bagi dua kelompok sekaligus: anggota Polri yang ingin berpindah ke jabatan sipil, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya berkompetisi secara setara untuk mengisi jabatan publik. Ketidakpastian ganda inilah yang menjadi inti persoalan. Hukum yang kabur tidak hanya menciptakan celah kekuasaan, tetapi juga merusak tatanan karier ASN yang dibangun berdasarkan meritokrasi.
Dalam konteks ini, putusan MK memiliki makna filosofis yang lebih dalam. Negara hukum hanya dapat tegak bila kekuasaan dibatasi melalui norma-norma yang jelas dan tidak multitafsir. Pembatasan tersebut bukanlah bentuk pengucilan, melainkan pagar untuk memastikan setiap lembaga bekerja sesuai mandat konstitusionalnya. Pengamat hukum tata negara, seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, berulang kali menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan baik bila lembaga-lembaga memiliki batas kewenangan yang tidak saling tumpang tindih, terutama antara lembaga yang memiliki kewenangan koersif dan lembaga yang menjalankan fungsi sipil.
Kekhawatiran terhadap tumpang tindih ini bukan tanpa dasar. Selama dua dekade terakhir, beberapa jabatan sipil strategis diisi oleh polisi aktif tanpa melepas status keanggotaannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah jabatan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara benar-benar terbuka secara setara? Atau hanya tersedia bagi kelompok yang memiliki akses struktural tertentu? Para pemohon dalam perkara ini, salah satunya seorang profesional hukum yang belum mendapatkan pekerjaan layak, mengungkapkan bahwa praktik tersebut menggerus hak warga negara untuk bersaing secara adil.
Para ahli administrasi negara seperti Bivitri Susanti dan Agus Pramusinto telah lama mengingatkan bahwa birokrasi sipil harus bebas dari dominasi aparat keamanan. Ketika polisi aktif masuk ke jabatan sipil, mereka membawa kewenangan institusional yang tidak dimiliki ASN. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan struktural yang mengganggu prinsip netralitas aparatur negara. Selain itu, mekanisme penugasan melahirkan persepsi bahwa jalur meritokrasi dapat dikalahkan oleh kewenangan komando, sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Dari perspektif sejarah politik Indonesia, putusan MK ini juga mengingatkan bahwa negara pernah memiliki pengalaman pahit ketika aparat keamanan merangkap fungsi sipil. Konsep dwifungsi, yang dulu melekat pada militer, telah terbukti menghambat tumbuhnya pemerintahan sipil yang kuat dan demokratis. Setelah reformasi 1998, Indonesia berkomitmen memisahkan peran militer dan kepolisian dari ranah sipil. Karena itu, setiap celah hukum yang memungkinkan kembalinya praktik serupa harus ditutup rapat-rapat. MK, melalui putusan ini, mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dikelola dengan logika nostalgik yang memberi ruang bagi lembaga bersenjata untuk mengambil alih jabatan sipil.
Dalam kerangka yang lebih luas, putusan MK ini tidak hanya memberikan kepastian bagi anggota Polri dan ASN, tetapi juga bagi masyarakat. Rakyat berhak mendapat jaminan bahwa jabatan publik diisi oleh figur yang kompeten, melalui proses seleksi yang transparan dan tidak diskriminatif. Ketika jabatan tertentu diisi melalui mekanisme penugasan internal institusi keamanan, publik kehilangan kesempatan untuk menilai rekam jejak secara objektif. Akuntabilitas menjadi kabur, sementara potensi konflik kepentingan tumbuh subur.
Karena itu, putusan MK patut dilihat sebagai koreksi struktural yang memperbaiki arah pembangunan institusi publik. Pemisahan yang tegas antara polisi dan jabatan sipil memberikan ruang bagi profesionalisasi kedua sektor tersebut. Polri dapat fokus pada tugas penegakan hukum dan keamanan masyarakat—fungsi yang sudah sangat kompleks—sementara jabatan sipil diisi oleh ASN dan profesional berdasarkan kemampuan, bukan penugasan.
Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi putusan berjalan konsisten. Pemerintah harus menegaskan prosedur transisi bagi anggota Polri yang ingin menjalankan karier sipil, termasuk mekanisme pengunduran diri yang jelas dan transparan. Di sisi lain, kementerian dan lembaga harus memperkuat proses seleksi berbasis kompetensi agar tidak lagi bergantung pada figur dari luar jalur birokrasi.
Pada
akhirnya, putusan MK ini mengingatkan satu hal mendasar: negara demokratis
hanya dapat tegak bila ruang sipil dikelola oleh sipil. Ketika batas antara
aparat keamanan dan jabatan publik kembali jelas, maka negara hukum bukan hanya
menjadi slogan, melainkan hadir dalam bentuk perlindungan nyata terhadap hak
warga negara. Dalam konteks itu, putusan MK bukan sekadar penataan norma,
tetapi langkah maju menuju tata kelola negara yang lebih adil, transparan, dan
akuntabel.
Comments
Post a Comment