Skip to main content

Tanah yang Luka, Iman yang Bangkit: Dukungan terhadap Seruan Keadilan dari Sihaporas

JAKARTA H OS LAW FIRM — Seruan Ephorus HKBP dalam kasus Sihaporas bukan sekadar pernyataan kelembagaan gereja. Ia adalah suara nurani yang Menegur Bangsa ini—bahwa pembangunan yang mengabaikan kemanusiaan dan merusak bumi bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran moral.

Pada 22 September 2025, masyarakat adat Lamtoras Sihaporas di Kabupaten Simalungun mengalami peristiwa yang menyayat hati. Tanah yang mereka kelola turun-temurun tiba-tiba diklaim sebagai konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan melakukan penanaman paksa, bahkan menggali jalan masyarakat hingga sedalam tujuh meter, menutup akses menuju ladang. Jalan kehidupan itu diubah menjadi Jurang Penderitaan.

Di tengah luka itu, gereja hadir bukan dengan amarah, melainkan dengan tindakan kasih. Pada 18 Oktober 2025, Ephorus HKBP bersama Sekretariat Bersama (Sekber) untuk Keadilan Ekologi di Sumatera Utara bergotong royong memperbaiki jalan tersebut bersama lebih dari dua ratus orang dari lintas agama dan lembaga. Namun tragisnya, setelah perbaikan selesai, PT TPL kembali merusak jalan itu.

Tindakan ini bukan hanya pelanggaran etika korporasi, melainkan penghinaan terhadap Kemanusiaan dan Iman.

Dalam terang iman Kristen, bumi bukanlah milik modal, melainkan milik Tuhan (Mazmur 24:1). Maka, siapa pun yang menginjak martabat manusia dan merusak ciptaan berarti melawan kehendak Ilahi. Seruan Ephorus HKBP itu sejatinya adalah panggilan agar bangsa ini kembali sadar: bahwa pembangunan sejati harus berakar pada keadilan ekologis dan penghormatan terhadap kehidupan.

Secara hukum, apa yang terjadi di Sihaporas tidak bisa dianggap remeh. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", bukan segelintir korporasi.

Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian alam.

Karena itu, sikap diam pemerintah adalah bentuk pengabaian kewajiban konstitusional—a pelanggaran dengan kelalaian. Negara tidak boleh membiarkan warga yang mempertahankan tanah kehidupannya diintimidasi atau diusir oleh kekuatan modal.

Ephorus HKBP, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rohani, telah melangkah melampaui batas keagamaan dan menjadi suara moral bangsa. Ia tidak sedang berpolitik, tetapi menegakkan teologi kemanusiaan—bahwa membela rakyat kecil adalah bentuk nyata dari iman yang hidup.

Seruannya: "Bumi adalah milik Tuhan, bukan milik korporasi", adalah seruan profetik di tengah dunia yang semakin kehilangan arah moral.

Sihaporas hanyalah satu contoh dari banyak luka ekologis di Tanah Batak: dari Simalungun, Toba, hingga Humbang Hasundutan. Luka yang sama mengingatkan kita bahwa eksploitasi tanpa batas selalu meninggalkan korban—bukan hanya pada manusia, tapi juga pada bumi yang kita pijak.

Dari peristiwa ini, kita diajak untuk menegakkan kembali prinsip bahwa iman tanpa keadilan adalah kesia-siaan, dan pembangunan tanpa kemanusiaan adalah kejahatan.

Pemerintah wajib hadir, bukan untuk menjadi penonton, melainkan pelindung rakyat dan Penjaga Bumi.

Korporasi wajib bertobat dari keserakahan, sebab keuntungan yang lahir dari penderitaan rakyat adalah dosa sosial yang tak dapat dibenarkan oleh hukum maupun agama.

Seruan dari Sihaporas adalah panggilan bagi seluruh umat beriman, aktivis, dan warga negara untuk bersatu menegakkan keadilan ekologis. Sebab ketika tanah dilukai, iman pun harus bangkit.

“Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.” (Amos 5:24)

Labels:
Location: Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Error In Judicando dan Rusaknya Kepastian Hukum Dalam Putusan PT DKI Jakarta

JAKARTA, H OS LAW FIRM — Sepanjang karir saya  Hanter Oriko Siregar menjalani profesi sebagai advokat, baru kali ini saya menemukan sebuah keputusan pengadilan yang begitu menantang karena justru memberikan keadilan yang sebelumnya telah ditegakkan secara tepat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga menampilkan ketidakcermatan yang serius dalam penerapan hukum. Apalagi untuk melihat kekeliruan tersebut, seseorang tidak perlu membaca seluruh pertimbangan hukumnya. Cukup membaca amar putusannya saja, maka akan tampak betapa terangnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah gagal menjaga konsistensi logika hukum, kepastian hukum, dan rasa keadilan itu sendiri. Kekeliruan tersebut terlihat jelas dalam struktur amar keputusan yang saling bertentangan satu sama lain. Pada diktum pertama, Majelis Hakim menyatakan “mengabbulkan seluruh gugatan Pengg...
Post a Comment
Read more

Lingkungan Rusak, Kita Semua Kena Dampaknya

Foto: Bencana Alam Sumatera Utara (26 November 2025) JAKARTA, H OS LAW FIRM -  Setiap kali banjir dan longsor terjadi, kita sering mendengarnya disebut sebagai "bencana alam" atau bentuk amarah dari Tuhan dan ada juga yang menyatakan bahwa mungkin ini adalah penghukuman dari Tuhan atas daerah yang terdampak bencana tersebut. Padahal, dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya: bencana ini adalah hasil dari ulah manusia sendiri. Hutan dibuka tanpa kendali, daerah aliran sungai dirusak, lalu merasa kita heran ketika air meluap dan tanah runtuh. Rumah-rumah banyak yang hancur, korban berjatuhan dan pengungsi ada ribuan orang. Di saat itu, Alam seolah disalahkan, sementara akar masalahnya dibiarkan. Karena itu, gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap enam perusahaan di Sumatra dengan nilai Rp4,8 triliun patut dilihat sebagai langkah penting. Ini bukan sekadar urusan hukum atau angka triliunan rupiah. Ini adalah soal keberanian negara mengatakan bahwa merusak lingk...
Post a Comment
Read more

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
2 comments
Read more