Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Preserving Indonesian Culture in the Digital Era: The Responsibility of the Young Generation

By: Hanter Oriko Siregar -

JAKARTA, H OS LAW FIRM – Indonesia is known as a vast and diverse nation with more than 282 million people, encompassing various ethnicities, religions, languages, and traditions. This cultural richness is a noble legacy from our ancestors—something to be cherished and celebrated. However, amid the rapid waves of globalization and technological advancement, cultural preservation faces increasingly complex challenges.

According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), culture is defined as the mind, intellect, and customs that develop within a society. Etymologically, the word kebudayaan (culture) derives from the Sanskrit term buddhayah, the plural form of buddhi, meaning intellect or reason. Thus, culture reflects a nation’s way of life, values, and identity. It is born from various aspects of human existence—religion, language, art, customs, and social systems—passed down from generation to generation. Without culture, a society would lose its direction and identity.

Technological development presents two opposing sides. On one hand, digitalization facilitates communication and access to information. On the other, the strong influence of global culture has caused some young people to grow increasingly detached from their local heritage. Westernized lifestyles, declining interest in traditional arts, and the fading pride in regional languages are becoming more common. Left unchecked, this trend could erode the noble values that form the foundation of the nation’s character.

In truth, technological progress is not a threat—it is a tremendous opportunity to preserve Indonesian culture. Through social media platforms like YouTube, Instagram, TikTok, and Facebook, young people can showcase traditional dances, music, ceremonies, and Indonesian cuisine to the world. Many communities now use technology to document traditional art forms and digitally archive ancient manuscripts. Such initiatives serve as a bridge connecting the heritage of the past with the future of the nation.

Beyond serving as a promotional medium, digital platforms also strengthen intercultural understanding. By sharing cultural content from various regions, Indonesians can learn to appreciate diversity while reinforcing the spirit of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). This is where the role of the younger generation becomes crucial. They are not merely users of technology but creators capable of presenting local culture in modern and engaging formats.

Through creative content, virtual cultural festivals, or digital campaigns, young people can rekindle a sense of pride in their ancestral heritage. Cultural preservation is no longer the sole responsibility of the government or cultural experts—it is a shared duty of all citizens. If the younger generation can use technology wisely, Indonesian culture will not fade away but instead gain greater recognition and appreciation on the global stage.

Indonesia’s cultural wealth is an invaluable asset. In this fast-paced era, culture must not remain a relic of the past but should live as a vibrant part of modern life. With the spirit of Bhinneka Tunggal Ika, let us view technology not as a threat but as a powerful means to promote and preserve Indonesian culture worldwide. Only then can the nation’s identity remain strong amid the swift currents of globalization.

H OS LAW FIRM, 
Attorneys at Law – Jakarta


Location: Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more