Menjaga Mutu Demokrasi melalui Standar Pendidikan Pejabat Publik

 

JAKARTA, H OS LAW FIRM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik seiring diajukannya permohonan uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan persyaratan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi calon presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.

Permohonan Perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025 ini tidak hanya menguji norma administratif semata, tetapi menyentuh aspek mendasar dalam konstitusi, yakni hak politik warga negara untuk memperoleh pejabat publik yang berkualitas—terutama dari sisi kapasitas intelektual dan kemampuan manajerial dalam menjalankan pemerintahan di negara sebesar dan sekompleks Indonesia.

Pilar Konstitusional

Secara hukum, tidak ada keraguan bahwa MK memiliki kewenangan penuh untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020), serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca juga: Uji materiil syarat pendidikan minimal sma bagi capres, cawapres, cakada, dan anggota dewan masih relevan

Semua ketentuan tersebut menegaskan bahwa MK adalah satu-satunya lembaga yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk menilai kesesuaian suatu norma undang-undang dengan konstitusi.

Relevansi Publik dan Kualitas Demokrasi

Permohonan ini menantang ketentuan yang menetapkan pendidikan minimal setingkat SMA bagi calon Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, maupun kepala daerah. Pemohon menilai ketentuan tersebut membatasi hak politik warga negara untuk memperoleh kepala negara atau pemerintah dan seluruh pejabat negara yang baik dan berkualitas—di mana kemampuan intelektual sangat dibutuhkan dalam mengelola negara Indonesia guna dapat menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional seluruh warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Namun demikian, penting untuk melihat ketentuan pendidikan ini dalam kerangka membangun kualitas demokrasi yang lebih substantif. Pendidikan bukan sekadar syarat administratif, melainkan cerminan dari kapasitas kognitif, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hukum. Dalam konteks global dan tantangan domestik yang semakin kompleks, pejabat publik dituntut untuk mampu membuat kebijakan berbasis data, bersikap rasional, dan memiliki literasi yang kuat dalam bidang hukum, ekonomi, teknologi, hingga geopolitik.

Baca juga: Advokat uji materiil ke MK pertanyakan syarat pendidikan minimal Capres, Cawapres, hanya SMA?

Oleh karena itu, persyaratan pendidikan formal dapat dilihat sebagai mekanisme seleksi yang adil dan rasional untuk menjamin kualitas pejabat negara. Ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan prinsip meritokrasi dalam demokrasi. Terlebih, setiap warga negara memiliki hak dan akses yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi.

Menyeimbangkan Akses dan Profesionalisme

Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan penting: menyeimbangkan antara keterbukaan akses politik dan tuntutan profesionalisme dalam kepemimpinan. Demokrasi yang sehat bukan sekadar memberi ruang seluas-luasnya untuk partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa pejabat publik memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan amanah konstitusi secara bertanggung jawab.

Uji materiil terhadap syarat pendidikan bukan soal membatasi, tetapi memastikan bahwa yang terpilih adalah mereka yang memiliki kompetensi memadai untuk mengelola urusan negara. Popularitas semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang dalam tentang sistem pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab konstitusional. Dalam Hal ini, standar pendidikan menjadi indikator objektif yang dapat digunakan untuk menjaring calon-calon pemimpin berkualitas.

Mahkamah Konstitusi dan Arah Demokrasi

Sebagai Guardian of the Constitution, MK memiliki peran vital dalam memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Fungsi uji materiil adalah alat konstitusional untuk menyaring norma hukum yang berpotensi mencederai prinsip keadilan, rasionalitas, dan hak asasi manusia.

Permohonan ini memberi ruang bagi MK untuk menegaskan arah demokrasi ke depan: apakah kita akan membiarkan seleksi pejabat publik semata-mata bergantung pada popularitas, ataukah kita akan mulai membangun standar kompetensi yang jelas dan terukur.

Dengan putusan yang progresif, MK dapat menetapkan bahwa syarat pendidikan bukanlah bentuk eksklusi politik, melainkan bagian dari komitmen negara untuk menjamin kualitas pemimpin yang bertanggung jawab, kompeten, dan memahami mandat konstitusi.

Penutup

Konstitusi tidak hanya menjamin hak untuk dipilih, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang cakap. Pendidikan tinggi sebagai salah satu syarat formal pencalonan merupakan bentuk ikhtiar konstitusional untuk memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki kapasitas intelektual dan moral yang memadai.

Dengan demikian, permohonan uji materiil ini bukanlah sekadar gugatan atas norma administratif, melainkan cerminan dari kesadaran warga negara untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih berdaya pikir dan berdaya saing. Peran MK dalam perkara ini sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi kualitas, bukan semata kuantitas.

Baca Juga, Kumparan.com - Muncul Gugatan di MK: Syarat Jadi Presiden, Wapres, DPR, Diminta Minimal Sarjana