Artikel Populer

Batal Demi Hukum; Ketidakabsahan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada satu pun perusahaan yang dapat berlindung di balik dalih “kesepakatan para pihak” apabila isi perjanjian kerja bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip ini bukan sekadar asas moral hubungan industrial, melainkan norma imperatif yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa ( dwingendrecht ). Dengan demikian, setiap Perjanjian Kerja yang menyimpangi hak normatif pekerja pada hakikatnya adalah cacat hukum dan kehilangan legitimasi yuridisnya sejak awal. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “Perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yan...
Post a Comment

Menata Ulang Pasal Karet di Ruang Digital

By: Hanter Oriko Siregar -

detik.com


JAKARTA, INDONESIA - Dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, menjadi koreksi konstitusional yang krusial terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Koreksi ini tidak hanya menyangkut substansi hukum pidana digital, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis: kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan pembatasan kekuasaan negara dalam membatasi kebebasan berekspresi.

Dalam Putusan Nomor 105, Mahkamah menafsirkan ulang frasa-frasa multitafsir dalam pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Frasa "orang lain" kini tidak lagi dapat ditafsirkan mencakup institusi pemerintah, jabatan, profesi, atau korporasi. Ini penting. Selama bertahun-tahun, pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE justru lebih sering digunakan oleh pejabat dan institusi publik untuk menjerat kritik masyarakat, bukan untuk melindungi martabat pribadi warga negara sebagaimana mestinya.

Adapun frasa "suatu hal" dipertegas agar hanya berlaku pada perbuatan yang benar-benar merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian, delik pencemaran nama baik tidak bisa lagi dilekatkan pada opini, fakta, atau ekspresi yang tidak menyasar aspek kehormatan personal. Ini adalah bentuk penyelamatan atas kebebasan berpendapat di ruang digital yang selama ini terjerat oleh pasal-pasal karet.

Lebih lanjut, dalam perkara yang sama, Mahkamah juga menyempitkan makna ujaran kebencian. Hanya konten yang secara substantif memuat kebencian berbasis identitas tertentu, dilakukan dengan sengaja dan di ruang publik, serta menimbulkan risiko nyata terhadap kekerasan atau diskriminasi, yang dapat dipidana. Ini sejalan dengan standar internasional dalam pengaturan hate speech, seperti dalam General Komentar No. 34 Rencana Aksi ICCPR dan Rabat.

Putusan Nomor 115 juga tidak kalah penting. Mahkamah membatasi makna "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE hanya pada konteks gangguan ketertiban umum di ruang fisik. Ini koreksi yang sangat relevan di era ketika perbedaan opini atau viralnya kritik di media sosial kerap dianggap mengganggu stabilitas dan ketertiban oleh aparat. Padahal, tidak semua kegaduhan digital adalah ancaman terhadap ketertiban umum dalam pengertian hukum pidana.

Kedua putusan ini memperlihatkan arah yurisprudensi Mahkamah yang makin konsisten dalam membatasi ekspansi negara dalam mengatur ruang digital. Mahkamah sadar bahwa dalam masyarakat demokratis, hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai instrumen pembungkam ekspresi. Hukum harus hadir secara proporsional, terukur, dan dalam batas yang jelas.

Ke depan, putusan ini perlu direspons dengan revisi implementatif oleh penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, agar tidak lagi menggunakan pasal-pasal yang telah dimaknai ulang secara keliru. Perlu juga ada penyuluhan dan pelatihan intensif bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk memahami perubahan ini sebagai perintah konstitusi, bukan sekadar tafsir alternatif.

Lebih dari itu, pembuat undang-undang di parlemen sepatutnya menjadikan putusan ini sebagai evaluasi atas seluruh kerangka pengaturan hukum digital. Perlindungan hukum di ruang Siber harus menjamin hak konstitusional warga negara, bukan menjadi ladang kriminalisasi massal terhadap suara-suara kritis.

Kebebasan berpendapat adalah pilar utama demokrasi. Di tengah derasnya arus digitalisasi, tugas utama hukum bukanlah membungkam, melainkan melindungi. Putusan MK kali ini membawa kita selangkah lebih dekat ke arah itu.


Oleh: FIRMA HUKUM H OS

Advokat/Konsultan Hukum - Jakarta, Indonesia

Location: Jakarta, Indonesia. Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Kasus pelaporan terhadap akademisi hukum Feri Amsari atas dugaan penyebaran berita bohong kembali menempatkan publik pada persoalan klasik dalam demokrasi, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan potensi kriminalisasi ekspresi. Peristiwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya suatu pernyataan, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum—memperlakukan kritik, analisis, dan pandangan publik yang mungkin tidak sejalan dengan narasi tertentu. Oleh karena itu, kasus ini perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kebebasan sipil di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya melindungi ekspresi yang populer atau disetujui banyak orang, tetapi juga pendapat yang kontroversial, kritis, bahkan yang dianggap keliru. Dalam banyak situasi, justru dari perde...
Read more

Menakar Batas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM — Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya selalu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. UU 30/2014 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat pemerintahan, sekaligus menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Baca Juga :  Batas Kebebasan Berpendapat dan Risiko Kriminalisasi Ekspresi dalam Demokrasi Lebih jauh lagi, UU 30/2014 memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kesalahan administratif, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Undang-undang ini tidak serta-merta m...
Read more

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025: Inovasi Prosedural atau Ancaman terhadap Due Process of Law

By: Hanter Oriko Siregar -
Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Pengaturan mengenai “Pengakuan Bersalah” dalam Pasal 78, UU No. 20 tahun 2025 Tentang KUHAP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini pada dasarnya memperkenalkan mekanisme yang secara konseptual serupa dengan plea bargaining dalam sistem hukum Anglo-Saxon , di mana Terdakwa dapat mengakui kesalahannya dengan konsekuensi adanya penyederhanaan proses peradilan dan kemungkinan pengurangan hukuman. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, serta tingginya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Secara normatif, Pasal 78 KUHAP Baru telah mengatur sejumlah prasyarat yang cukup ketat. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana yang rela...
Read more