Evaluasi Mendalam dan Transparansi Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG

JAKARTA, H OS LAW FIRM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto, kini menghadapi ujian serius. Ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Meski demikian, pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa MBG tidak akan dihentikan. Ia menyatakan bahwa pemerintah mendengar kritik dan masukan dari masyarakat, namun memilih tetap melanjutkan program sambil melakukan evaluasi dan mencari solusi.

Sikap pemerintah ini patut dicermati secara kritis. Di satu sisi, keberlanjutan program MBG mencerminkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di daerah-daerah yang selama ini mengalami kekurangan akses terhadap makanan bergizi. Tidak dapat disangkal bahwa MBG memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Namun, di sisi lain, munculnya Ribuan kasus keracunan—yang menurut data bervariasi dari 5.080 hingga 5.320 korban berdasarkan laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—merupakan alarm serius terhadap aspek pelaksanaan dan Program pengawasan ini.

Baca Juga bbc.com: Total 5.626 kasus keracunan akibat MBG – Evaluasi menyeluruh atau alihkan anggaran untuk pendidikan?

Pemerintah benar bahwa penghentian total program bukanlah satu-satunya jalan keluar. Namun, melanjutkan program tanpa penyesuaian yang signifikan bisa menjadi bentuk pembiaran yang berisiko. Yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi menyeluruh secara transparan, baik dari sisi rantai pasok bahan makanan, proses distribusi, hingga standar keamanan pangan. Seluruh pelaksana, mulai dari penyedia makanan hingga pihak pengawas di lapangan, harus diinvestigasi untuk menemukan titik-titik lemah dalam sistem.

Kejadian keracunan ini juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi. Perbedaan jumlah kasus yang dilaporkan oleh BGN, Kemenkes, dan BPOM menunjukkan adanya masalah dalam sistem pelaporan dan validasi data. Dalam program sebesar dan sepenting MBG, satu suara dalam hal data dan fakta adalah hal mutlak. Tanpa data yang akurat dan disepakati, evaluasi akan sulit dilakukan dengan objektif.

Jika pemerintah bersikeras melanjutkan MBG, maka akuntabilitas harus ditingkatkan. Siapa pun yang terbukti lalai dalam pelaksanaan program harus diberi sanksi tegas. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli pangan, dan dunia pendidikan untuk memastikan bahwa standar mutu dan keamanan makanan benar-benar dipatuhi.

Kita semua sepakat bahwa anak-anak membutuhkan makanan bergizi untuk tumbuh dan belajar dengan baik. Namun, program yang tujuannya mulia pun bisa kehilangan legitimasi jika pelaksanaannya abai terhadap keselamatan. Ke depan, yang harus menjadi fokus bukan hanya keberlangsungan MBG, tetapi juga keamanannya, transparansinya, dan keberlanjutan yang bertanggung jawab.

Baca juga kumparan.com: Makan Bergizi Gratis (MBG) Program buang-buang Anggaran?